PERANAN KOPERASI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

EKONOMI KOPERASI

“PERANAN KOPERASI DALAM PENGENTASAN KEMISKNAN                  

NAMA                    : HALLILAH                               

NPM                       : 13211163

KELAS                   : 2EA05

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Memilih Strukturalisme

Dalam menganalisis kemiskinan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, kali ini penulis menggunakan metode berpikir strukturalisme. Pemilihan metode ini karena kemiskinan yang terjadi di Indonesia penulis yakini sebagai kemiskinan struktural yang pengentasannya pun dilakukan secara struktural.  Keyakinan tersebut muncul dengan melihat metode strukturalisme sebagai metode yang paling cocok dibandingkan dengan beberapa metode yang lain.

Strukturalisme begitu berpengaruh di kalangan ilmuwan sosial terutama di Perancis sejak tahun 1960-an. Tokoh-tokoh utama aliran ini yaitu Claude-Levis Strauss, Michael Foucault, J. Lacan dan R. Barthes. Aliran ini muncul ketika eksistensialisme mulai pudar, sementara masyarakat semakin kaya dan dikendalikan oleh berbagai bentuk struktur ilmiah-tekno-ekonomis mapan dan terkomputerisasi sehingga memudarkan aliran humanisme romantis eksistensialis (Ahimsa 2009).

Selanjutnya Ahimsa (2009) mengatakan bahwa terbentuknya struktur merupakan akibat dari adanya relasi-relasi dari beberapa elemen. Sehingga (mengutip Staruss) struktur juga diartikan sebagai relations of relations atau system of relation (sistem relasi). Strukturalisme dianggap sebagai suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap.

Keyakinan penulis untuk berani mengatakan bahwa kemiskinan dan pegentasannya di Indonesia merupakan bentuk yang struktural. Semakin kuat dengan melihat penyebab kemiskinan itu sendiri. Setidaknya penyebab kemiskinan terkait dengan tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya dan dimensi sosial politik (www.usu.ac.id). Dimensi ekonomi yaitu kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang. Baik secara finansial atau segala jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dari dimensi sosial budaya yaitu adanya kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Sementara dimensi sosial politik melihat rendahnya derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik. Tiga dimensi tersebut secara eksplisit maupun implisit menekankan bahwa strukturlah setidak-tidaknya yang menjadi penyebab kemiskinan.

Keyakinan penulis untuk memilih metode strukturalisme karena melihat tipologi kemiskinan yang dibuat oleh Moeljarto (1997) dan beberapa pakar lainnya mengenai kemiskinan struktural. Moeljarto membagi kemiskinan menjadi tiga bentuk, yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan super struktural dan kemiskinan kultural. Uraian mengenai tipologi-tipologi kemiskinan tersebut akan dibahas pada bagian pembahasan. Sehingga kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan bentuk kemiskinan struktural, yang pengentasannya pun harus menggunakan gaya struktural pula.

1.2        Sisi-Sisi Strukturalisme

Sebagai sebuah teori atau metode berpikir, strukturalisme tentu memiliki kelebihan dan kekurangan seperti teori-teori lainnya. Teori ini kelebihannya dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan indikator kemiskinan berikut dengan upaya pengentasannya. Kemudahan tersebut karena teori ini menggunakan pendekatan struktural yang selalu menitikberatkan pada kesalahan sistem, hilangnya kesempatan seseorang untuk mengakses sumber daya ekonomi dan produksi, ketidakadilan dan ketidakmerataan distribusi aset dan hasil produksi dll.

Sementara kelemahan teori ini tidak dapat melihat indikator atau variabel-variabel lain yang tidak disebabkan oleh sistem. Teori ini terlalu asik dengan sistem sehingga melupakan atau tidak mampu mengidentifikasi variabel-variabel yang terdapat pada individu atau pribadi “si miskin”. Teori ini juga sulit menerima perubahan sebagai penyebab kemiskinan yang mengakibatkan antara perubahan dan kemiskinan merupakan sesuatu yang berbeda dan terpisah satu sama lain.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Kemiskinan

Ada berbagai macam definisi kemiskinan yang disampaikan oleh para ahli dan lembaga di Indonesia maupun dunia. Di antaranya yang disampaikan Fillali (2008), kemiskinan merupakan kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang di masyarakat yang bersifat sementara dan dinamis. Kemiskinan bukanlah suatu karakter yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus.

Kartasasmita (1995) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Pada umumnya masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi.

Lebih spesifik lagi apa yang disampaikan oleh Moeljarto (1997) tentang kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor atau variabel di luar individu. Variabel-variabel tersebut seperti struktur ekonomi sosial masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan sumber daya alam dll. Jika intensitas atau volume variabel-variabel tersebut semakin tinggi maka semakin berkurang kemiskinan.

Selanjutnya terdapat pula kemiskinan superstruktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada masyarakat kecil. Variabel-variabel tersebut seperti kebijakan fiskal, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam proyek pembangunan dll (www.usu.ac.id).

Sementara Baswir (dikutip oleh Sudarwati, 2009), mengatakan bahwa kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

2.2       Pengentasan Kemiskinan

Pada bagian ini sebenarnya akan dikemukakan definisi atau pengertian dari pengentasan kemiskinan. Secara sederhana, pengentasan kemiskinan dapat diartikan sebagai uapaya untuk mengurangi, menanggulangi atau mengikis kemiskinan. Karena pengentasan membutuhkan upaya atau usaha maka pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi. Sehingga bagian ini akan memaparkan beberapa pengertian strategi pengentasan kemiskinan dari beberapa sumber.

Strategi pengentasan kemiskinan menurut United Nations Economic and Social Comission for Asia Pacific (UNESCAP) bahwastrategi penanggulangan kemiskinan terdiri dari penanggulangan kemiskinanuang; kemiskinan akses ekonomi, sosial dan budaya; dan penanggulangan kemiskinan terhadap akses kekuasaan dan informasi (Yulianto 2005).

Sedangkan upaya menaggulangi kemiskinan menurut UU No.25/200 tentang Program Pembangunan Nasional ditempuh melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Sementara Tim Studi KKP (2004) mengatakan bahwa jika seanjang kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi kemiskinan. Maka masyarakat miskin mempunyai strategi sendiri untuk mengatasi kemiskinannya dengan cara: berhutang pada berbagai sumber pinjaman informal, bekerja serabutan, isteri dan anak bekerja, memanfaatkan sumber daya alam di sekelilingnya, bekerja di luar daerah dan berhemat melalui mengurangi atau mengganti jenis makanan serta mengatur keuangan.

Dengan melihat beberapa pengertian pengentasan kemiskinan atau lebih tepatnya strategi pengentasan kemiskinan di atas. Beberapa di antaranya seperti yang dikemukaan oleh UNESCAP dan UU No.25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional jelas merupakan strategi-strategi atau upaya pengentasan yang bersifat struktural. Karena pada umumnya kemiskinan di Indonesia bahkan di dunia merupakan kemiskinan struktural.

2.3       Upaya Pengentasan Kemiskinan Struktural melalui Koperasi

Dari pemaparan mengenai kemiskinan struktural pada bagian terdahulu maka secara umum kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh sistem yang tidak adil dan tidak merata dalam memberikan kesempatan dan akses bagi setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya pengentasan kemiskinan struktural tersebut dapat menggunakan instrumen lembaga yang bernama koperasi.

Bibit koperasi di Indonesia sendiri tumbuh di Purwokerto tahun 1896. Ketika itu seorang pamong praja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang bernama Hulphen Spaar Bank (Bank Pertolongan dan Simapanan). Bank tersebut dimaksudkan untuk menolong para priyai/pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah darat saat itu. Fungsi bank ini semacam Koperasi Simpan Pinjam saat ini (Anoraga dan Widiyanti, 1995).

Koperasi sendiri pada hakekatnya berarti semua perkumpulan dan semua pekerjaan yang berlaku atas dasar bekerjasama (Tohir 1955). Koperasi juga diartikan sebagai bentuk kerja sama di bidang perekonomian, kerja sama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka (Anoraga dan Widiyanti, 1995). Sementara dalam UU No.25/1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam tulisan ini selain menekankan penguatan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional, juga diandaikan bahwa setiap orang merupakan anggota koperasi. Lalu mengapa koperasi dapat mengentas kemiskinan struktural? Untuk itu mari kita gunakan beberapa variabel penyebab kemiskinan struktural atau superstruktural yang disampaikan oleh Moeljarto dan Baswir sebagai penegas. Pertama, ketersediaan insentif dan disinsentif. Koperasi seperti yang diketahui menggunakan azas kekeluargaan dengan tujuan utamanya yaitu menyejahterakan anggota.

Dalam sistem perkoperasian karena koperasi merupakan milik semua anggota, maka dalam pembagian hasil dikenal dengan sistem Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU yang berasal dari hasil usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi boleh dibagikan kepada para anggota (Anaroga dan Widiyanti, 1995).  Dalam UU Perkoperasian disbutkan bahwa SHU setelah dikurangi dana cadangan, bagian terbesarnya dibagikan kepada anggota standing sesuai dengan besaran jasa yang dilakukan.

Sehingga melalui pembagian SHU ini semua anggota dipastikan mendapatkan disinsentif masing-masing berdasarkan jasanya seperti besaran simpanan. Sementara anggota yang merangkap sebagai pengurus koperasi mendapat insentif atas jasanya. Sehingga ketersediaan insentif dan disinsentif merupakan hak bagi setiap anggota koperasi. Apalagi persyaratan untuk menjadi seorang anggota koperasi tidak sulit sehingga memungkinkan setiap orang menjadi anggotanya.

Kedua, SHU juga dapat menjawab variabel distribusi aset produksi yang tidak merata. Aset produksi di dalam koperasi pada umumnya merupakan simpanan-simpanan anggota sebagai modal dalam mengembangkan koperasi. Mengingat koperasi sebagai persekutuan orang bukan persekutuan modal seperti N.V. misalnya, maka dalam sifatnya koperasi tidak mengenal istilah majikan dan buruh (Tohir 1955). Sehingga setiap anggota sama-sama sebagai majikan juga sama-sama sebagai buruh.

Akibatnya dalam distribusi aset produksi semua anggota mendapatkan akses yang sama melalui sistem SHU walaupun dengan nilai dan besaran yang berbeda. Bahkan Bung Hatta (1951) menyebutkan bahwa salah satu tugas koperasi yaitu memperbaiki distribusi pembagian barang kepada rakyat.

Ketiga, variabel struktur ekonomi sosial masyarakat. Variabel ini dapat menyebabkan kemiskinan jika keadaan ekonomi sosial masyarakat di sekitar “si miskin” tidak memberikan kesempatan dan ruang baginya untuk mengakses sumber daya ekonomi yang ada. Namun kehadiran koperasi selalu sepadan dengan struktur ekonomi sosial masyarakat Indonesia. karena koperasi merupakan bentuk ekonomi Pancasila yang notabene sebagai pandangan hidup bangsa.

Salah satu keadaan sosial ekonomi yang buruk penyebab kemiskinan di Indonesia terutama di pedesaan yaitu masih maraknya sistem ijon. Sehingga tugas koperasi juga menurut Bung Hatta (1951) yaitu menyingkirkan penghisapan dari lintah darat. karena pengalaman di beberapa tempat ternyata kehadiran koperasi sanggup membersihkan ijon.

Kesesuaian koperasi sebagai bentuk ekonomi Pancasila dalam keadaan ekonomi sosial masyarakat karena koperasi dibangun di atas semangat kolektivisme atau kebersamaan yang tinggi dengan berlandaskan azas kekeluargaan. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif (Swasono 1987). Karena dibangun atas dasar itu, koperasi sangatlah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sosialis sehingga bagi anggota koperasi tidak akan merasa dimiskinkan oleh keadaan ekonomi sosial masyarakat di sekitarnya.

Keempat, variabel kebijakan fiskal dan moneter pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Dilihat dari sumber modalnya, koperasi sesungguhnya tidak begitu bergantung pada kebijakan ekonomi makro. Setidaknya ada tiga sumber modal koperasi  (Anoraga dan Widiyanti, 1995) secara umum yaitu simpanan-simpanan anggota, dana cadangan dari hasil SHU dana dari luar koperasi. Namun modal utama koperasi berasal dari para anggotanya dalam bentuk berbagai simpanan.

Sehingga jika ada kebijakan moneter yang memicu inflasi dan menyebabkan kenaikan harga barang, koperasi tidak begitu besar terkena dampaknya karena koperasi bukanlah lembaga usaha kapital yang mengutamakan modal. Melainkan lembaga usaha kerakyatan yang mengutamakan keanggotaan. Justru dalam keadaan yang demikian tugas koperasi menurut Bung Hatta (1951) yaitu memperbaiki harga yang menguntungkan bagi masyarakat.

Setidaknya empat variabel penyebab kemiskinan struktural di atas dapat dientaskan melalui penguatan lembaga usaha kerakyatan yang bernama koperasi. Sehingga masyarakat yang menjadi anggota koperasi setidaknya lebih beruntung dengan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh koperasi sebagai upaya keluar dari jeratan kemiskinan.

BAB III

KESIMPULAN

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia umumnya merupakan bentuk kemiskinan struktural. Yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh peminggiran individu atau kelompok oleh individu atau kelompok lain terhadap akses sumber daya ekonomi. Kondisi ekonomi sosial masyarakat yang demikian diperparah lagi dengan adanya pelbagai macam kebijakan pemerintah yang terasa tidak berpihak pada rakyat kecil. Apalagi praktek korupsi dan kolusi di negeri ini yang semakin parah dan sistematik mengakibatkan distribusi dan redistribusi ekonomi tidak merata.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pun telah beragam rupanya terutama yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya pengentasan yang besifat sesaat melalui kebijakan yang membodohi masyarakat seperti BLT sudah seringkali dikeluarkan. Tetapi hasilnya nihil, kemiskinan justru merajalela dan pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar setiap orang semakin jauh dari yang semestinya.

Pemerintah terlalu asik untuk mengeluarkan puluhan kebijakan yang minim manfaat sehingga sesekali melupakan kehadiran koperasi sebagai lembaga usaha kerakyatan. Koperasi yang telah tumbuh sejak abad ke-19 lalu semakin hari justru semakin tak terawat dan dilupakan oleh masyarakat Indonesia sekalipun. Padahal koperasi dalam perjalanannya telah mampu melewati pelbagai kondisi dan situasi ekonomi yang menyulitkan seperti krisis moneter.

Melihat fenomena pengentasan kemiskinan yang belum begitu menggembirakan, maka sudah saatnya kita kembali serius menguatkan fungsi dan peran koperasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena koperasi memiliki cara dan sistem sendiri dalam melakukan hal tersebut. Koperasi merupakan bentuk dari ekonomi Pancasila yang menyediakan sistem kerakyatan yang tidak dimiliki oleh lembaga usaha lain seperti PT atau NV.

Pelaksanaan koperasi yang berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan, memiliki tujuan utama yaitu menyejahterakan anggota. Sistem SHU, simpan pinjam dan konsep-konsep lainnya di dalam koperasi akan mampu membawa anggota sebagai masyarakat setidaknya merasa adil, diperlakukan sama dan memiliki hak yang sama pula dalam mengakses sumber daya ekonomi sekaligus mendapatkan aset dan hasil produksi. Yang terpenting sekali lagi bahwa koperasi harus lebih diperkuat lagi peran dan fungsinya. Juga semua masyarakat mau menjadi anggota dari koperasi. Sehingga pengentasan kemiskinan setidaknya dapat dilakukan dengan optimal.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

http://edukasi.kompasiana.com/2012/06/22/peran-koperasi-dalam-upaya-pengentasan-kemiskinan-struktural/

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s